Direktur Lantak Ikut Massa AMHLS Aksi Damai di Gedung KPK

oleh -224 views
Bagikan:

Berita Indonesia (Jakarta) – Direktur Lampung Anti Korupsi (LANTAK) Erwin Syahrir tampak hadir pada aksi damai yang digelar Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Kamis (13/1).

Ratusan Massa AMHLS meminta KPK untuk memproses dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan era Bupati Zainuddin Hasan.

Erwin Syahrir menuturkan, kehadirannya merupakan bentuk solidaritas atas aksi damai yang digelar oleh AMHLS demi cita-cita pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang bebas korupsi.

“Kita turut hadir untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan yang berjuang memperoleh keadilan, dan saya juga mendesak KPK agar segera memproses dugaan fee proyek sesuai fakta persidangan yang menyebutkan nama Bupati Nanang Ermanto,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS) menggelar aksi damai ke KPK di Jakarta, Kamis 13 Januari 2022 di depan gedung KPK.

Dilansir Sinarlampung.co, Massa AMHLS terdiri dari aliansi para tokoh adat, pemuda, masyarakat, dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Selatan dan GMBI Jakarta, juga meminya KPK segera menangkap dan mengadili para terduga Penerima Fee Proyek di Dinar PUPR Lampung Selatan, dan tidak pandang bulu menindak Nanang Ermanto.

“Sesuai dengan fakta persidangan, berdasarkan Bukti-bukti serta keterangan dari saksi-saksi bahwa saudara Nanang Ermanto sudah terbukti menerima aliran dana fee proyek yang bersumber dari Dinas PUPR Lampung Selatan,” kata orator saat berakdi didepan Gedung KPK.

“Nanang Ermanto di mata hukum sangat istimewa, sudah terbukti mengembalikan Dana Fee Proyek, tapi tidak tersentuh oleh Hukum. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana korupsi, sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi,” lanjutnya.

Pengunjukrasa meminta ketegasan penyidik KPK terkait penegakkan kasus tindak pidana korupsi dana fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 yang telah memenjaraka Mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan. “Karena itu, atas nama warga Lampung Selatan, menggugah KPK agar jangan ragu-ragu dan pandang bulu dalam menindak terduga penerima dan fee proyek Di Dinas PUPR Lampung Selatan. KPK Jangan mandul,” teriaknya.

Para tokoh Lampung Selatan yang hadir di Gedung KPK diantaranya, mengatasnakan Predium Aliansi Masyarakat Hanggung Lampung Selatan (AMHLS) adalah Nivolin CH, SE, MM; Heri Prasojo, SH; Rusman Efendi, SH, MH; Andi Aziz, SH, Syamsuri Panglima Alif, Budi Setiawan, Ujang Abdul Aziz F, dan Aqrobin.

Berikut enam tuntut massa terkait nama-nama yang terlibat kasus korupsi tersebut, salah satunya Bupati Nanang Ermanto:

Pertama menyatakan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga Negara sesuai Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Sikap di muka umum dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Red)

Wartawan Kami: Randy

Gambar Gravatar
beritaindonesia.co